nomor 16 tahun 2009. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. nomor 16 tahun 2009

bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur. - ketentuan Pasal 1 - ketentuan Pasal 3 - ketentuan Pasal 6 - ketentuan Pasal 8 - ketentuan Pasal 9 - ketentuan huruf a Pasal 10 dan ketentuan huruf c dihapus - ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat. Kamis 28 September 2023. Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);. UndangUndang RI No. E. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 68); 27. Terbitnya KEPMENPAN ini telah mengukuhkan guru sebagai jabatan fungsional, dimana proses kenaikan pangkat dan. 1. Definisi: BN = Berita Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Kementerian Badan. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat :Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya | Permen PAN No. Download: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 PDF. Nomor: 3: Judul: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 T. NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI . NOMOR 16 TAHUN 2009. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Indonesia, Pemerintah Pusat. tentang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5. Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun. NOMOR 16/PMK. 03/2015. b. Tipe Dokumen. Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,. terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 P: 1. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 yang selanjutnya dituangkan Kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, keseluruhan wilayah Bali merupakan penjumlahan dari. Tags: Peraturan Mendagri 2009. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. U. Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan. NOMOR 16 TAHUN 2009 GURU DAN ANGKA . :-Singkatan Jenis: PERDA: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 28 December 2009: Tanggal Pengundangan: 28 December 2009: Subjek:-Status: Berlaku: Sumber: LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 16. nomor 16 tahun 2009. go. I. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru: Lahirnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang. bahwa Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Ketertiban Umum perlu dilakukan penyesuaian dan. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI . PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN. U. ANGKA. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (UU/2009/16) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor : 16 TAHUN 2009. undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. E. Mengingat : 1. 7. Nomor 8 Tahun 2009. Terima kasih atas kunjungan Anda. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di. Nomor : 16. TANGGAL: 10 November 2009. Berijazah paling rendah. NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. E. Judul. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. 126, TLN NO. Tahun 2009 Nomor. 16 Tahun 2009 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Terhadap semua dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran. 16/PRT/M/2009. nomor 16 tahun 2009. Nomor 16 Tahun 2009 ditunjukkan melalui perumusan norma mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana perpajakan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C, 43,dan 43 A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. RINCIAN KEGIATAN GURU DAN ANGKA KREDITNYA UNTUK GOLONGAN II. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG: Nomor: 16: Tahun: 2009: Jenis: Undang. TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983. d. ), dan Rajungan (Portunus spp. Undang-Undang Nomor : 16 TAHUN 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria. 140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang. UNSUR. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 12. PERATURAN DAERAH Tahun 2009 No 14. Nomor 16 Tahun 2009 (L embar an Nega ra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama. 2015. Republik Indonesia. NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN KODE SATUAN HASIL PELAKSANA. Ak Senin, 29 Juni 2020 Be a good Taxman UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN stdtd UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 Senin, 29 Juni 2020 Be a good Taxman PERUBAHAN TERAKHIR KUP TAHUN 2008 MULAI BERLAKU 1. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur. Dikecualikan dari ketentuan sbgmn dimaksud pada angka 1. : Bali (Provinsi) Singkatan Jenis: PERDA: Tempat Penetapan: Bali: Tanggal Penetapan: 29 May 2020: Tanggal. Dicabut sebagian dengan : UU No. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 ini yang dimaksud dengan: Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,. TENTANG. Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang-Undang Nomor : 16 TAHUN 2009. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 993 Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992; 2. 32 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasll Pengawasan Fungsional. . Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. TLN = Tambahan Lembaran Negara. (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Guru adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dengan ketentuan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 8. ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI 3. Reformasi Birokrasi Nomor:16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kopetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan, untuk meningkatkan keprofesiannya. UMUM Perkembangan kontrak investasi kolektif telah memunculkan banyak variasi pengelolaan investasi di sektor keuangan sehingga diperlukan pemberian perlakuan yang sama (equal treatment) dalam pengenaan Pajak Penghasilan. Dalam Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir,. T. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009, Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. TENTANG DATABASE PERATURAN. 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. pdf. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UMUM: 1. KREDIT. KREDIT. Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat. Dalam Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan bah. Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fungsional guru harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai. PermenPANRB No. dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Password. Republik Indonesia. Nomor: 16: Tahun: 2009: Tentang: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya: Tanggal Ditetapkan: 10 November 2009: Tanggal Diundangkan – Berlaku Tanggal: Sumber – Informasi ini terkait dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16 Tahun 2009,TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA. JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Permenkes Nomor 62 Tahun 2013 16. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Download: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 PDF. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas. pdf. 27 Juli 2009. Tanggal Berlaku. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas. 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnyaoleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Guru. MACAM DAN JENIS KEGIATAN PKB Macam PKB Jenis Kegiatan 1 Pengembangan Diri a) Diklat fungsional b) Kegiatan kolektif guru 2 Publikasi Ilmiah a) Presentasi pada forum ilmiah b) Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atauMengingat : 1. Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Republik Indonesia. 6. E. 16/2009 • Peraturan baru ini, terdiri dari 13 Bab dan 47 pasal, secara keseluruhan peraturan ini mengandung semangat yang bertujuan untuk meningkatkan. Peraturan Perundang-undangan. peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah: 13: peraturan menteri pekerjaan umum nomor: 20/prt/m/2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di. Nomor 16 Tahun 2021. MENTERI KEUANGAN, Menimbang. id ~ PERMENPAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA . Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP susunan satu naskah terbitan tahun 2013) Peraturan MenteriKeuanganRepublik Indonesia, Nomor184/PMK. selamat menyusun DUPAK PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;NOMOR : 16/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara. Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35); 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Bentuk. Undang-undang (UU) NO. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Guru dan. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sekitar 73% dari seluruh total penerimaan negara. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara, diperlukan instrumen kebijakan di bidang perpajakan;Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi yang dilakukan guru sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan profesionalitasnya. Terima kasih sudah berkunjung. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah. nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. memperoleh 1. Terkait Tugas utama Guru ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009 bahwa Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan. 25 Mar 2009. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. - 2 - Mengingat: 1. Kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau. 15. LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2009. . E. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik lndonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964); 2. PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2009. Sign In. Remember me on this computer. Peraturan baru ini merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Permenegpan dan RB No. Undang-undang (UU) NO. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang harus. Terjemahan Peraturan. Dengan kata lain makin tinggi jabatan seAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 16. . 00. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 tenatng Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2942); Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Ditetapkan: 25 Maret 2009. 1 Doktor (S-3) 01 Ijazah 200 Semua Jenjang. nomor 16 tahun 2009. f LAMPIRAN V: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN. Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.